OKU Timur, lenterainfo.com – Dugaan praktik curang dalam produksi beras kembali mencuat, kali ini menyeret nama produsen beras yang beroperasi di Kabupaten OKU Timur. Satgas Pangan Bareskrim Polri tengah memeriksa empat perusahaan besar yang diduga mengoplos beras non-premium lalu menjualnya dengan label premium. Salah satunya adalah PT Belitang Panen Raya, yang berlokasi di OKU Timur.
Temuan ini memicu perhatian dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat.
Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, ST, MM menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah preventif sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Adanya pengoplosan beras non‑premium dikemas jadi premium dan tentu secara arahan kami menunggu perintah dari Kementerian Pertanian. Tapi sebelumnya akan kami himbau terlebih dahulu ke Disperindag, mungkin akan turun ke pabrik-pabrik yang oplos beras premium dengan beras non premium. Kita lihat dulu sejauh mana dari pihak-pihak terkait. Untuk sementara ini secara persuasif kami akan menanyakan hal tersebut melalui dinas,” ujar Bupati. Senin, (14/7/2025).
Sementara itu, Kapolres OKU Timur AKBP Adik Listiyono, SIK, MH menegaskan bahwa pihaknya juga telah turun tangan untuk memantau situasi di lapangan.
“Saat ini masih kami pantau dan nantinya akan dilakukan operasi pasar. Kita akan bersama Disperindag untuk memantau lebih lanjut. Bila ditemukan indikasi beras oplosan, kita akan langsung lakukan penyelidikan,” ungkap Kapolres.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan jajaran Polres dalam menjaga integritas distribusi pangan di wilayahnya. Mereka memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi korban dari praktik kecurangan yang merugikan secara ekonomi dan kesehatan.
Sebagai informasi, selain PT Belitang Panen Raya, tiga produsen lain yang diperiksa Bareskrim adalah Wilmar Group (merek Sania, Sovia, Fortune), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Sentosa Utama Lestari.
Total ada lebih dari 200 merek beras yang tengah diselidiki karena diduga tidak sesuai mutu dengan label kemasannya.
Pemerintah pusat dan daerah diimbau bekerja sama secara aktif untuk mengawal distribusi pangan yang sehat dan adil.
Warga pun diminta lebih jeli dalam memilih produk beras yang beredar di pasaran dan segera melapor jika menemukan dugaan kecurangan.
