Lenterainfo.com – Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo didampingi sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul Internasional Convention Centre (SCCC), Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Rakornas kali ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemgendalian Inflansi” turut dihadiri Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin bersama 4.544 peserta yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah beserta forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Bupati Enos dan peserta lainnya tampak dengan seksama mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo.
Bupati Enos setelah mengikuti Rakornas menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk menjalankan instruksi Presiden, apalagi apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sangat selaras dengan visi misi Kabupaten OKU Timur, yakni mewujudkan Kabupaten OKU Timur Maju dan Lebih Mulia.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Kepala OPD dan masyarakat untuk bersama mensukseskan, serta mewujudkan Kabupaten OKU Timur yang lebih baik, khususnya dalam menekan angka inflasi, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, menekan angka stunting, penguatan investasi, merancang tata kota, menjaga stabilitas politik dan keamanan serta menjaga kerukunan umat beragama.” Tuturnya.
Presiden Republik Indonesia dalam arahannya mengingatkan 6 hal penting, pertama mengenai inflansi, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, investasi, birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan tata kota, stabilitas politik dan keamanan serta toleransi umat beragama.
Soal inflansi, Presiden RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati-hati akan bahayanya inflansi. Ia mengatakan, menurut Managing Directur IMF pada tahuan 2023, satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi, “Meskipun sebuah negara tidak terdampak resesi, tapi satu per tiga masyarakat di negaranya akan merasakan seperti resesi, untuk itu semua harus hati-hati.” Imbuhnya
Lalu, Presiden RI 2 periode ini juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang dan jasa di lapangan, agar semua bisa terdeteksi sehingga cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.
Kemudian, terkait kemiskinan ekstrim, sambung Presiden, setiap daerah pasti sudah memiliki data terkait hal tersebut. Targetnya tahun 2024 kemiskinan ekstrim harus berada di 0 persen.
“Lalu terkait stunting juga sama, semua sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasinya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini,” ucapnya.
Selanjutnya soal Investasi, sambungnya, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, Presiden RI mengingatkan untuk tidak mempersulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan.
“Kemudian terkait birokrasi APBD dan TKDN saat ini, semua sudah ada indikator kinerja, yang keseluruhannya sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN. Semuanya juga harus melakukan belanja produk lokal, Tahun 2022 semuanya baru mencapai 61%, kedepan harus meningkat dari itu,” harapnya.
Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal tata kota di setiap daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi dab misi daerahnya.
“Stabilitas politik dan keamanan di tahun ini juga harus kita jaga. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik, kita harus menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik. Semua harus hati-hati,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah. Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan kebebasan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya. (Ril)
