Lenterainfo.com, MARTAPURA – Salah satu Program unggulan 100 hari kerja Bupati OKU Timur H. Lanosin, S.T dan Wakil Bupati HM. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H yaitu Satu Satpol-PP Satu Desa.
Namun setelah tujuh bulan, program Satu Satpol-PP Satu Desa ini berjalan, para anggota Satpol-PP yang bertugas mengeluhkan insentif yang dijanjikan tak kunjung menemui kejelasan.
Mulai dari nominalnya hingga kapan waktu insentif itu turun juga masih jadi pertanyaan sampai dengan hari ini. Program ini juga disebut-sebut sebagai pertama kali di Indonesia.
G seorang Satpol-PP yang ditugaskan di desa menyebutkan bahwa mereka dijanjikan menerima insentif selain gaji pokok, namun kenyataanya sampai sekarang mereka belum menerima insentif tersebut.
“Iya koordinator kami bilang akan ada insentifnya,” ujarnya, Sabtu (30/10/2021)
Sebenarnya, kata dia, dirinya dan rekan-rekan anggota yang lain siap ditugaskan dimana saja sesuai arahan pimpinan.
Hanya saja ia bersama anggota yang lain mempertanyakan bagaimana kejelasan tentang insentif yang dijanjikan.
“Kalau cuma gaji pokok saja terasa sulit, belum lagi bagi anggota yang rumahnya cukup jauh dari desa yang ditempatkan. Tentu pengeluaran biaya akomodasi tidak cukup hanya dari gaji pokok saja,” tuturnya.
ID anggota Satpol PP lainya juga mengatakan hal yang sama.
“Iya kami dengar dulu ada insentifnya, kalau memang ada tentunya akan berpengaruh dengan kinerja kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasat Pol-PP dan Damkar OKU Timur Drs, Vikron Usman mengatakan, sejauh ini program Satu Satpol-PP Satu Desa masih dalam tahap pembenahan dan penyempurnaan agar berjalan baik.
Pihaknya juga kedepan akan terus menyesuaikan terkait kinerja dan penempatan anggota Satpol-PP.
“Kita sudah berupaya usulkan terkait rencana pemberian insentif atau sejenisnya ini, untuk realisasinya tentu menunggu ketok palu anggaran tahun depan menunggu hasil usulan kita disetujui, baik pelaksanaannya maupun anggarannya,” jelasnya saat dikonfirmasi via telepon. (*)
